peraturan daerah uraian. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengantar Kerja dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. peraturan daerah uraian

Penyusunan Pera-turan Daerah Provinsi menyangkut Rancangan Perda Provinsi, baik be-rasal dari DPRD Provinsi maupun Gubernur (Pasal 56 ayat (1) UU Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko dibendahara umum Daerah. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 2023. D. pdf. diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan . Seperti gambar dibawah ini. DAN URAIAN TUGAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi. Lampiran 1. tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. pdf. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Urusan pemerintahan absolut: Dibuat dan. Download. Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. peraturan bupati ciamis nomor 91 tahun 2021 tentang uraian fungsi kelompok substansi pada organisasi jabatan administrator di lingkungan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. 14 Struktur APBD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: a. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP. 1. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. 6. Selengkapnya dapat dibaca di sini . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan d. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BUPATI SLEMAN, URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN rATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENT ANG PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR a - n , AHliN ~009 BUPATISLEMAN ' Mengingat Menimbang. [ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022] 0 kB. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/KotaPelaksanaan Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Padang No. z IPEM4214/MODUL 1 1. penyusunan perencanaan teknis operasional pengkajian produk hukum dan perundang–undangan; b. Pemberuukan Dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubemur; c. Keputusan Gubernur No 260 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak Provinsi Malut. Lihat detail . Diundangkan : 2022-09-30. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. com. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tipe Dokumen. Kepala Instalasi Bedah. Pemerintahan Daerah Prof. 8 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit. daerah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK. Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT KERJA DAN KOORDINATOR SERTA SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. 1 | p e d o m a n p e n g e l o l a a n sdm r s u d t a l i s a y a n pedoman pengelolaan sumber daya manusia (sdm) disusun oleh : pokja kks rumah sakit umum daerah talisayan talisayan 2019uraian tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah; b. Latar Belakang Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik, Kawasan Khusus Dan Kawasan. Berdasarkan Pasall7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang. 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam. 92 PP 12/ 2019) Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun rancangan KUA PPAS. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaDAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH WALIKOTA BOGOR, Menimbang : a. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah. Setelah terisi semua Uraian Tugasnya, akan otomatis dihitung Jumlah Pegawai (desimal), dan JumlahPERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TUBAN Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat ; TUGAS CAMAT :. Uraian Kegiatan Pasal 8 Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Peneliti berdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti. JFAK yang notabene diberikan kewenangan untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan pemerintah akan memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang baik di setiap instansi pemerintah. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen yang mengatur tentang tujuan, prinsip, prosedur, dan evaluasi peta jabatan PNS. Dokumen ini berisi pedoman teknis penyusunan standar biaya untuk kegiatan dan belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2022. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017. Perencanaan. HOME (current) PROFIL JDIH Dasar Hukum Struktur Organisasi Visi Misi Profil. (6) Hasil telaahan peta dan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam dokumen rancangan kegiatan. PERWALI Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik kepada Lanjut Usia Tunggal. PENDAHULUAN A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. 2. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 ditetapkan dengan 2 (dua) pertimbangan yaitu :. PRODUK HUKUM. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi. , Mag. SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018. PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PERENCANAAN. Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Panitera. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan. Tahun : [2023] PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bendahara PenerimaanTugas dan Wewenang Bendahara PenerimaanBendahara PengeluaranTugas dan Wewenang Bendahara. 2 TAHUN 201 4 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. U. 56, BN 2019/ NO 970; PERATURAN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63); 8. •Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan. E. daerah. U. kurun waktu; g. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat. Dirubah dengan Perwal No 38 Tahun 2022. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; 3. Pemerintah Kabupaten Steman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah. hasil pengecekan lapangan. Bidang. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), (Pasal 89 sd. Informasi dan Komuniasi Pemerintah Daerah. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Status : Berlaku 30 Januari 2020 Kabupaten Bekasi 339 . Eko Prasojo, S. URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang : a. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan jika ada perkembangan di wilayah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud. Tidak Berlaku. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUDUL PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENUTUP PENJELASAN LAMPIRAN Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jabatan. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 ; 9. Daerah Kepulauan adalah daerah pulau-pulau berpenduduk termasuk. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, danABSTRAK: bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa berkenaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Subjek. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang. Uraian <SLT P SLTA Diplo ma S1 S2< Jumla h (%) L P L P L P L P L P L P 1 Kecamatan Pati 1 1 1 4 4 1 6 6 - Camat 1. PerbupKaro024_2021. go. 18. penyiapan laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan. Undang-Undang Nomor 61 Tahun. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai jabatan pelaksana pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dalam hal jenis-jenis rumpun jabatan, kualifikasi, rincian tugas dan cara peningkatan jabatan, serta penetapan dan perubahan jabatan. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 15. PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. DORIS SYLVANUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015. Lihat Rincian. Tematik. 30 Agustus. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. Untuk mendapatkan keinginan ini, perlu dibuatkan uraian tugas atas setiap auditor yang ada di fungsi pengawasan. Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pengertian Telaah Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah. 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; h. 4. Diunduh 780 kali. petunjuk teknis atau tata cara. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2017 Uraian Tugas Pejabat Eselon II Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri DETAIL PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. Peraturan Walikota. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan; -4- f. Judul. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pendirian Politeknik Kota Malang: Detail 582: Peraturan Walikota: 111: 2012: Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan. Judul. ABSTRAK: CATATAN:PERDA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. rer. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Jenis peraturan: Peraturan Gubernur: Judul: Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan. id: 16 hlm. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan. Undang-Undang. Jenis peraturan. 8. jumlah; dan h. - 11 - Paragraf 2 Pelaporan dan Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Pasal 23Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Status : Berlaku 22 April 2021 Kabupaten Bekasi 865 . 60 th. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu(Perancang peraturan perundang-undangan ahli utama) Jakarta, 29 Juli 2021. Optimalisasi. Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Daerah ProvinsiPapua Barat Nomor7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi danTata KerjaDinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan guna memberikan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. Belajar untuk mengemukakan pendapat. U. Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembcntukan Dan Susunan Perangkat Daer ah (Lembaran Daerah. Download. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64. Purwakarta Tahun 2024: Berlaku: DETAIL: PDF: 7: 88: 2023: 06 Juli 2023: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 Tentang. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Daerah yang. Unduh file pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan dampak peraturan ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Perundang-undangan. Mencabut : Permen PAN & RB No. Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. pdf Lampiran Terkait : LampiranTambahan2022PERGUB0031057_01_Sekretariat Daerah. PerbupKaro042_2022. PerbupKaro022_2021. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan perundang-undangan tersebut dalam pembentukan dan penyusunannya memuat pokok pikiran yang menjadi konsiderans yang kemudian dituangkan ke dalam kata “menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan. m. Peraturan Bupati Nomor 1. PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 24. No URAIAN WAKTU LAMA 1. 12/2011). 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l. Beranda. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.